PT. IWIP Belum Bayar Lahan Warga Wasile Selatan Rp 3 Miliar

0
55
Pemda Haltim dan DPRD hearing bersama Warga Wasile Selatan dan pihak perusahan PT IWIP

MABA,MPe – Pemerintah kabupaten (Pemkab) Halmahera Timur (Haltim), bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Haltim, mengelar hearing bersama perwakilan warga lingkar tambang diantaranya, Desa Ekoreni, Desa Waijoi, Desa Jikomoi, Desa Nusa Jaya Kecamatan Wasile Selatan, dan keterwakilan Masyarakat Desa Sangaji, Desa Suagimalah, Maba Sangaji, Desa Soalaipoh, Kamis (9/7).

Hearing ini terkait aksi perampasan lahan warga seluas 120 hektare belum di bayar oleh PT. IWIP senilai Rp 3 Miliar. Sedangkan lahan yang sudah di bayar seluas 80 hektare senilai Rp 2 Miliar.
Maka dari itu, Pemerintah Desa se-Kecamatan Wasile Selatan, menuntut pihak PT. IWIP untuk segera melakukan pembayaran atas lahan seluas 120 hektare.

Dari pengakuan pihak PT. IWIP saat melakukan Hering mengatakan, pihaknya sudah membayar lahan seluas 200 hektare. Karena pembayaran tersebut, dilakukan sesuai dengan hasil kesepakatan bersama Camat Wasile Selatan dan Camat Weda Tengah.

“Pada prinsipnya lahan seluas 200 hektare, sudah dibayar melalui Camat Wasile Selatan sesuai dengan kesepakatan pihak perusahan. Namun, soal lahan 120 yang katanya belum dibayar nanti kami diskusikan kembali bersama pihak pimpinan perusahan,”ungkap salah satu perwakilan perusahan dalam Hering.

Sementara itu, Camat Wasile Selatan, Man Usman, saat dikonfirmasi mengungkapkan, dirinya saat ini tidak ada kesepakatan bersama dengan pihak perusahan PT.IWIP. hanya saja dirinya pernah melakukan pertemuan di Ternate, bersama dengan pihak perusahan dan Camat Weda Tengah. Namun, hanya membicarakan pihak perusahan masuk di kawasan Haltim.

Dimana, pihaknya ada perjanjian lisan bersama perusahaan yakni, tenaga kerja diprioritaskan, Gedung Asrama Mahasiswa di Ternate, serta kantor perwakilan di Wasile Selatan.

“Memang persoalan lahan yang dilakukan oleh PT.IWIP, hanya 80 hektar yang di bayar, yang jumlah 2 meliar, yang itu ditanda tangani oleh empat kepala desa yang masing-masing mendapat 500 juta dari lahan seluas 80 hektar tersebut,” terang Usman.

Terpisah, Bupati Halmahera Timur Muh Din mengatakan, pihak PT. IWIP saat di komunikasikan terkait persoalan tersebut, menjelaskan bakal dilakukan pengecekan kembali bersama dengan masyarakat, atas lahan seluas 120 hektare yang menjadi persoalan.

“Dari berbagai persoalan tersebut, masyarakat sudah membenarkan adanya pembayaran lahan, seluas 80 hektare sudah terbayar senilai Rp 2 meliar, sementara yang 120 hektar tidak diterima pembayaran. Sehingga, itu yang menjadi tuntutan kepada PT.IWIP, agar melakukan pembayaran lahan,” ucapnya.

Lanjut Bupati, dari perwakilan PT.IWIP meyebutkan bahwa langka persoalan pembayaran 120 hektare yang sudah dibayar tersebut, sebagai alasan untuk merendahkan konflik.

Saat ditanyakan soal hasil kesepakatan oleh pihak Perusahan dengan kecamatan, lanjut dia, mereka tidak menjawab kesepakatan tersebut, dengan alasan kesepatakan itu hanya lisan.

“Keterwakilan yang dikirim oleh pihak PT.IWIP, nampaknya tidak bisa menjadi pengambil kebijakan. Sehingga, pemerintah berharap pertemuan selanjutnya, bisa dihadirkan pihak PT. IWIP yang bisa mengambil keputusan,” tegas orang nomor satu di Haltim.

Alasan pihak PT. IWIP bahwa orang yang menangani proses pembayaran tersebut, sementara berada di Manado lantaran dikarantina.

“Pihak perusahan dilakukan pengecekan bersama-sama, dengan dibentuknya tim dari masyarakat maupun pihak perusahan,” tutup Bupati. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here