Sekda Halut Belum Terima Juknis Soal Pemotongan Gaji ASN

0
102
Sekretaris Daerah, Kabupaten Halmahera Utara, Fredy Tjandua

TOBELO,MPe –  Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Halmahera Utara, Fredy Tjandua menyatakan, saat ini belum menerima Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat pada 20 Mei lalu ( PP Tapera 2020) berimbas pada pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN.

Dimana, surat ditandatangani oleh Presiden Jokowi tentu berimbas pada pemotongan gaji para PNS, TNI / Polri, BUMN hingga pegawai swasta sebesar  2,5 persen.

Menurut Fredy Tjandua, pihaknya sampai saat ini belum menerima edaran dari pemerintah pusat. Sehingga belum mendapatkan Petunjuk Teknis (Juknis) mekanisme pemotongan  gaji pegawai yang di maksudkan di dalan PP 25.

“Kami belum terima edaran. Sebab, didalamnya pasti ada juknis yang harus dipelajari,” singkat Sekda.

Dia menambahkan, untuk PP 25 yang di tandatangani Presiden RI, sebelumnya juga sudah ada Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di lingkup ASN secara umum yang bertujuan membantu pembiayaan perumahan bagi para ASN.

“Kalau tidak salah Tapera untuk ASN itu sudah tertera pada UU nomor 4 tahun 2016. Dimana ASN sudah dikenakan Tapera,” katanya.

Pada aturan sebelumnya, kata Sekda, Dana yang bersumber dari pemotongan Tapera jika ada ASN yang mau mengambil rumah maka akan diberikan uang muka dari pemotongan tersebut.

“Namun jika tidak ada pengambilan rumah. Maka uang tersebut di includ di dalam dana pensiun yang diberikan kepada ASN yang bersangkutan,” tutupnya. (**)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here